AMBARAWA, INVESTIGASIKRIMINAL.COM – — 18 Oktober 2026 — Proyek rehabilitasi Terminal dan Area Parkir Pasar Projo di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak mencapai Rp1.579.842.000,00, kini menjadi sorotan masyarakat. Pelaksanaan proyek dinilai belum memenuhi syarat administrasi teknis, terindikasi dari belum tersedianya Direksi Keet atau kantor lapangan di lokasi pekerjaan.
Berdasarkan data yang tercantum pada papan informasi proyek di lokasi, pekerjaan dilaksanakan oleh penyedia jasa CV. Danurdana Saka Perkasa Semarang, dengan nomor kontrak 00.3.3/02/PPK/KONTRAK/TPRJ.DHB/IX/2026 tertanggal 25 September 2026. Kontrak mengatur waktu pelaksanaan selama 75 hari kalender terhitung sejak tanggal tersebut.

Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan bahwa aktivitas fisik pembangunan sedang berlangsung, termasuk pengerjaan struktur pondasi dan pemasangan elemen bangunan. Namun, keberadaan Direksi Keet yang seharusnya berfungsi sebagai pusat koordinasi, penyimpanan dokumen administrasi, serta pos pengawasan dan keamanan proyek, tidak ditemukan di area pekerjaan.
Padahal, penyediaan Direksi Keet merupakan bagian dari ketentuan teknis yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta Bill of Quantity (BoQ), yang wajib diselesaikan pada tahap pekerjaan pendahuluan sebelum pelaksanaan konstruksi dimulai.
Ketidakhadiran fasilitas ini menimbulkan sejumlah pertanyaan mendasar terkait tata kelola dan transparansi proyek:
Pertama, terkait fungsi koordinasi. Lokasi proyek berada di kawasan pasar yang padat dan memiliki mobilitas tinggi. Tanpa adanya kantor lapangan, tidak ada titik resmi yang dapat digunakan untuk pengelolaan lalu lintas di sekitar area pekerjaan, pembatasan zona aman, serta komunikasi rutin antara kontraktor, masyarakat, dan instansi terkait.
Kedua, menyangkut akses informasi dan transparansi publik. Masyarakat tidak memiliki tempat rujukan untuk melihat dokumen gambar kerja, jadwal pelaksanaan, laporan kemajuan harian, daftar kehadiran tenaga kerja, maupun dokumen perizinan yang seharusnya tersedia dan dapat diakses.
Ketiga, berkaitan dengan keamanan material dan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Material bangunan seperti besi beton dan semen terlihat diletakkan di area terbuka, sehingga rentan mengalami kerusakan akibat cuaca maupun kehilangan. Di sisi lain, tidak terlihat adanya fasilitas penyimpanan peralatan pelindung diri maupun kotak pertolongan pertama pada kecelakaan yang seharusnya tersedia di kantor lapangan.
Keempat, terkait mekanisme pengawasan dan evaluasi. Tanpa adanya ruang kerja yang memadai, proses rapat kemajuan pekerjaan antara pelaksana, konsultan pengawas, dan Dinas Perhubungan selaku pemilik kegiatan menjadi tidak memiliki tempat yang layak.
Salah satu warga yang memantau jalannya proyek menyampaikan kekhawatirannya: “Kemajuan suatu pekerjaan harus dapat dipantau secara berkala. Jika kantor lapangannya saja tidak ada, bagaimana masyarakat dapat mengetahui progres yang sebenarnya, dan bagaimana pihak pengawas dapat melakukan pengecekan secara optimal di lokasi?”
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang maupun pihak pengurus proyek dari CV. Danurdana Saka Perkasa belum memberikan penjelasan resmi terkait hal tersebut. Masyarakat berharap seluruh pihak yang terlibat dapat segera menindaklanjuti temuan ini, sehingga dana rakyat yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, pekerjaan selesai tepat waktu, dan kualitas pembangunan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak.
Redaksi akan terus memantau perkembangan proyek ini hingga adanya kejelasan dari pihak berwenang.
Laporan: Tim Investigasi





Tinggalkan Balasan