KABUPATEN SEMARANG — Penanganan laporan dugaan perampasan dan pemerasan disertai ancaman kekerasan yang dialami Sukinem, warga Dusun Pongangan, Desa Samirono, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, kembali menjadi sorotan publik.

Keluarga menyatakan laporan tersebut sudah disampaikan sejak tahun 2023, namun hingga November 2026 perkara tersebut belum memberikan kepastian hukum yang diharapkan. Hampir tiga tahun berjalan, persoalan ini memicu reaksi dari warga di media sosial, di mana sejumlah warganet mempertanyakan lambannya penyelesaian perkara dan meminta kepolisian memberikan penjelasan secara transparan.

Komentar dari warganet menunjukkan kekecewaan atas lamanya penanganan laporan, meskipun komentar tersebut tidak dapat dijadikan bukti secara hukum. Muncul pula upaya warganet untuk menandai akun resmi kepolisian, termasuk Polres Semarang, Bidang Hukum Polda Jawa Tengah, Ditpamobvit Polda Jawa Tengah, serta Polda Jawa Tengah Official, agar perkara tersebut mendapatkan perhatian serius.

Dugaan adanya pihak yang membekingi terlapor menjadi pertanyaan publik

Di tengah lamanya proses penyidikan, pihak keluarga juga menyampaikan kekhawatiran terkait dugaan adanya pihak yang membekingi terlapor, termasuk dugaan keterlibatan oknum anggota TNI maupun kepolisian. Perlu ditegaskan bahwa hal ini masih berupa dugaan yang membutuhkan pembuktian resmi dari institusi yang berwenang.

Apabila terbukti ada upaya intervensi atau perlindungan terhadap pihak tertentu, hal tersebut harus ditelusuri secara profesional dan objektif. Publik pun mempertanyakan apakah terdapat kendala penyidikan, intervensi dari pihak luar, atau persoalan koordinasi serta pengawasan internal yang menyebabkan perkara belum memberikan hasil kepastian hukum.

Dua unit kendaraan diduga dirampas, keluarga menuntut keadilan

Peristiwa yang dilaporkan terjadi di Dusun Pongangan, Kecamatan Getasan. Dalam laporan tersebut, satu unit Yamaha NMAX dan satu unit ATV milik Iskandar, anak kandung Sukinem, diduga dirampas oleh Lukas Aris Susanto dan Tabeta Sri Lestari bersama sejumlah orang lainnya.

Baca juga  Pelayanan Richeese Factory Deltamas Dikeluhkan, Konsumen Soroti Kualitas Pelayanan

Iskandar menyatakan kekecewaannya, karena menurut keluarga rekaman CCTV dan keterangan saksi sudah disampaikan ke penyidik.

“Kami ini korban yang mencari keadilan. NMAX dan ATV itu milik saya. Ibu saya, Sukinem, yang mengalami peristiwa tersebut. Rekaman CCTV dan saksi menurut kami sudah cukup jelas. Tetapi mengapa sampai sekarang belum ada kepastian hukum?” ujar Iskandar.

Keluarga menegaskan tidak meminta aparat memihak, melainkan meminta seluruh bukti diperiksa secara objektif dan perkara diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SP2HP ke-VI sudah terbit, gelar perkara telah dilaksanakan

Berdasarkan dokumen resmi Polres Semarang tertanggal 4 Mei 2026 yang diterima keluarga, perkara tersebut tercatat sebagai dugaan pemerasan dengan ancaman kekerasan. Dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-VI, penyidik menyampaikan bahwa gelar perkara telah dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2026.

Rencana tindak lanjut yang tercantum dalam dokumen tersebut meliputi pemeriksaan tambahan terhadap pelapor dan pemeriksaan tambahan terhadap ahli bahasa. Selain itu, surat panggilan saksi tertanggal 4 Mei 2026 meminta Sukinem memberikan keterangan tambahan pada Sabtu, 9 Mei 2026 pukul 10.00 WIB.

Keluarga pun mempertanyakan hasil konkret dari gelar perkara tersebut, termasuk hasil pemeriksaan rekaman CCTV, keterangan saksi, serta keberadaan dua unit kendaraan yang menjadi objek perkara.

Kinerja Kanit Unit I Satreskrim Polres Semarang dipertanyakan

Sorotan dari keluarga juga mengarah pada penanganan perkara oleh Unit I Satreskrim Polres Semarang, khususnya Kanit Unit I, IPDA Bayu Adi Riyanto, S.H. Iskandar menyatakan kesulitan memperoleh informasi perkembangan perkara meskipun telah berulang kali menghubungi penyidik melalui WhatsApp, telepon, maupun mendatangi kantor kepolisian.

“Saya sudah berkali-kali menghubungi melalui WhatsApp maupun telepon. Saya juga beberapa kali datang ke Polres, tetapi sering tidak bisa bertemu. Kami ini pihak yang dirugikan. Apakah salah kalau kami meminta penjelasan mengenai perkembangan laporan sendiri?” tegasnya.

Baca juga  Abaikan K3 Hingga Bahayakan Bangunan Warga, Proyek Drainase Rp 332 Juta di Salatiga Tuai Kritik

Publik pun mempertanyakan sejauh mana pengawasan terhadap perkara tersebut, evaluasi atas lamanya penanganan laporan, serta langkah penyidikan untuk melengkapi bukti apabila masih terdapat kekurangan.

Keluarga dan media meminta Kapolda hingga Kapolri turun tangan

Keluarga berharap Kapolda Jawa Tengah hingga Kapolri memberikan perhatian terhadap penanganan laporan Sukinem. Mereka meminta evaluasi untuk memastikan proses penyidikan telah berjalan sesuai prosedur, komunikasi dengan pelapor berjalan dengan baik, dan seluruh alat bukti telah ditindaklanjuti.

Pergantian pejabat Kapolres maupun Kasat Reskrim, menurut keluarga, tidak seharusnya menyebabkan laporan masyarakat kehilangan kesinambungan penanganan. Mereka juga berharap pengawasan dilakukan secara objektif tanpa intervensi maupun perlakuan istimewa terhadap pihak mana pun.

Persoalan ini juga menjadi perhatian kalangan media yang tergabung dalam SMSI Jawa Tengah, yang menyatakan kesiapan untuk mengawal dan mempublikasikan perkembangan perkara melalui jaringan media. Pengawalan pemberitaan ini diharapkan dapat mendorong transparansi serta memberikan informasi yang berimbang kepada masyarakat.

Redaksi meminta klarifikasi dari Polres Semarang

Demi prinsip keberimbangan dan kepentingan publik, redaksi meminta penjelasan kepada Polres Semarang, khususnya Unit I Satreskrim, terkait sejumlah pertanyaan: alasan lamanya penanganan laporan, hasil gelar perkara tanggal 4 Mei 2026, hasil pemeriksaan rekaman CCTV, pemeriksaan saksi, perkembangan keberadaan kendaraan yang dipersoalkan, kendala teknis maupun yuridis penyidikan, serta klarifikasi terkait dugaan adanya pihak yang membekingi terlapor.

Redaksi juga memberikan kesempatan kepada IPDA Bayu Adi Riyanto, Kapolres Semarang, Kasat Reskrim, maupun pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.

“Kami hanya meminta hukum ditegakkan secara adil. Periksa semua bukti, periksa saksi, dan apabila ditemukan unsur pidana serta bukti yang cukup, silakan diproses sesuai hukum. Jangan biarkan kami terus menunggu tanpa penjelasan,” pungkas Iskandar.

Baca juga  Disuruh Pindah Saat Masih Makan, Pengunjung Salatiga Keluhkan Kampoeng Rawa Ambarawa

Kini masyarakat Kabupaten Semarang menunggu jawaban resmi dari Polres Semarang terkait kepastian hukum untuk Sukinem dan keluarganya.

(Redaksi)